Buruh Kereta Api dalam Cerita Perjuangan Bangsa

Organisasi buruh kereta api dan trem di Indonesia, yang dikenal sebagai VSTP (Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel), didirikan pada tahun 1908 dan dipimpin oleh tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet. Di bawah kepemimpinan Sneevliet, VSTP secara progresif membuka keanggotaan untuk kalangan pribumi, memperluas pengaruhnya. 

Pada tahun 1918, Semaoen, seorang buruh kereta api berusia 17 tahun di Semarang, mengambil alih kepemimpinan VSTP. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, VSTP kerap melakukan pemogokan yang merepotkan pemerintah. Pada tahun 1923, Semaoen ditangkap dan diasingkan ke Belanda karena ketegasannya terhadap keputusan pemogokannya. Meski begitu, buruh kereta api tetap memainkan peran kunci dalam pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1926. Keberanian buruh kereta api di Semarang bahkan membuat pemerintah kolonial terpaksa memindahkan kantor pusat kereta api ke Bandung.

Kisah perjuangan buruh kereta api tidak berhenti pada tahun 1920-an. Gerakan ini sempat terganggu oleh kebijakan represif pemerintah kolonial pada dekade 1930-an, namun kembali hidup menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Sejarawan Razif menceritakan peran penting buruh kereta api dalam masa revolusi kemerdekaan. Buruh di Stasiun Manggari, Jakarta, berinteraksi dengan kelompok pemuda revolusioner, menghidupkan kembali semangat republikanisme yang sebelumnya ditekan oleh kebijakan kolonial Belanda. 

Pada tahun 1945, buruh kereta api menjadi yang pertama mendengar kabar kekalahan tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Dengan kabar tersebut, mereka mulai melakukan sabotase terhadap kepentingan Jepang, termasuk Peristiwa Krengseng yang terkenal. Seorang masinis bernama Ngadiman membawa lokomotif tanpa gerbong yang sengaja ditabrakkan ke kereta berisi serdadu Jepang. Ngadiman berhasil meloncat keluar dari lokomotif sebelum tabrakan terjadi. Selain itu, bentuk sabotase lainnya termasuk memindahkan jalur rel agar arah kereta tidak sesuai rencana.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, buruh kereta api menjadi pionir dalam aksi pengambilalihan aset perusahaan kereta api, dimulai dari stasiun Manggarai dan Jatinegara, hingga melibatkan seluruh stasiun di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Puncaknya adalah pengambilalihan Balai Kereta Api Pusat di Bandung pada 28 September 1945, yang sekarang diperingati sebagai Hari Kereta Api di Indonesia. Angkatan Kereta Api (AMKA) memainkan peran penting dalam pengambilalihan perusahaan dan kemudian bergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api (SBKA).

Setelah aksi pengambilalihan oleh buruh kereta api, perusahaan-perusahaan di sektor lain juga mengalami pengambilalihan aset. Para pemuda dan aktivis buruh kereta api bahkan melakukan pelucutan senjata Jepang sebelum merebut perusahaan. Namun, beberapa waktu setelah perusahaan kereta api berada di tangan republik, pasukan sekutu mendarat di Indonesia, didukung oleh kekuatan Belanda (NICA). 

Ini memicu konflik bersenjata antara laskar pemuda/rakyat dan tentara sekutu, terutama karena tindakan arogan dan provokasi pasukan Belanda. Pada periode ini, grafiti di gerbong-gerbong kereta api menjadi saksi bisu dari semangat kemerdekaan dengan tuntutan dan slogan seperti "Merdeka atau Mati," "Freedom," "Hand off Indonesia," dan lain-lain, hasil kerjasama antara buruh kereta api dan seniman dalam PERSAGI (Persatuan Juru Gambar Indonesia).

Selama revolusi kemerdekaan, buruh kereta api aktif dalam berbagai peran, termasuk sabotase terhadap pasukan Belanda dan membantu evakuasi masyarakat dari Jakarta ke daerah-daerah yang lebih aman. Militansi buruh kereta api terus terjaga setelah revolusi, memberikan solidaritas kepada buruh perkebunan dan pabrik rokok BAT yang melakukan pemogokan.

Namun, pada tahun 1965, sekitar 80.000 buruh kereta api ditangkap karena afiliasi dengan Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI), yang mendukung Partai Komunis Indonesia. Penangkapan ini menghentikan operasi kereta api, dan pemerintah harus menyeleksi kembali buruh yang harus dibebaskan untuk menjalankan kereta api. Meskipun demikian, sebagian jalur kereta api masih ditutup hingga saat ini karena buruhnya ditangkap oleh militer orde baru, dan jabatan pimpinan kereta api banyak yang digantikan oleh aparat Militer.